Lidik Krimsus Minta BPJN Sultra Bongkar Aspal Tak Mutu di Kolut

𝙐𝙧𝙖𝙞𝙖𝙣𝙉𝙚𝙬𝙨.𝙞𝙙, 𝙎𝙪𝙡𝙖𝙬𝙚𝙨𝙞 𝙏𝙚𝙣𝙜𝙜𝙖𝙧𝙖 – Setelah mengirim surat secara resmi ke pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara, dan tidak mendapatkan tanggapan, Lembaga Lidik Krimsus kembali turun lapangan untuk melengkapi bukti-bukti dugaan pengerjaan proyek pengaspalan yang cacat mutu.

Berdasarkan hasil investigasi lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia (LIDIK KRIMSUS RI) bahwa proyek yang terlihat di lapangan diduga cacat mutu. Tampak beberapa bagian pekerjaan jalan yang baru saja di aspal oleh pihak rekanan/penyedia terlihat retak dan sangat mudah terkupas sekalipun menggunakan tangan kosong.

Dengan dasar bukti usai survei yang dilakukan oleh Lidik Krimsus, kuat dugaan bahwa pengerjaan proyek pengaspalan di Kolaka Utara tidak sesuai spesifikasi. Sekjen Lidik Krimsus, Ramadhan saat ditanyai awak media mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti hal tersebut.

“Mereka melakukan pengaspalan pada sore hari hingga malam, namun hasilnya seperti yang tampak pada rekaman video yang kami rekam di lokasi. Ada beberapa titik pekerjaan pengaspalan khususnya di desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, yang baru saja dikerjakan namun sudah terjadi keretakan dini dan mudah terkupas. Dari hasil survei dilokasi, tampak jalan sudah ada yang bergelombang di bagian tengah-tengah jalan. Saat dipijak aspalnya masih lunak dan siraman hotmix nya pun terlihat sangat encer. Pengalaman pada pengerjaan pengaspalan, biasanya jika dilalui kendaraan pasti akan lengket pada roda kendaraan, sementara proyek kali ini seperti tidak ada daya rekatnya dan tidak lengket sama sekali. Besar kemungkinan kebanyakan minyak daripada siraman aspalnya,” Kata Ramadhan pada Awak Media.

Atas dugaan pengaspalan yang tidak bermutu dan terkesan asal, Lidik Krimsus meminta kepada pihak BPJN untuk segera membongkar pekerjaan pengaspalan yang di duga tidak sesuai spesifikasi.

” Temuan ini akan kami bawa hingga ke pusat. Ini perlu disuarakan dalam agenda Hari Anti Korupsi sedunia di Jakarta untuk meminta pada kementerian PUPR agar segera mengevaluasi kinerja Kepala Balai dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas kelalaian terhadap fungsi pengawasan.

𝙐𝙉𝙚𝙬𝙨 – 𝙆𝙤𝙡𝙖𝙠𝙖 𝙐𝙩𝙖𝙧𝙖