Daerah

Banyak Proyek Jalan Cacat Mutu, Sekjen Lidik Krimsus: Ka balai Tidur Luput Pengawasan, Komisi V DPR-RI Harus Tau

π™π™§π™–π™žπ™–π™£π™‰π™šπ™¬π™¨.π™žπ™™, π™Žπ™ͺπ™‘π™–π™¬π™šπ™¨π™ž π™π™šπ™£π™œπ™œπ™–π™§π™– – Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sultra, belakangan ini mendapatkan banyak sorotan terkait kurangnya fungsi pengawasan terhadap setiap proyek pekerjaan pengaspalan. Lembaga Lidik Krimsus adalah salah satu yang tengah menyoroti hal tersebut.

Seolah para kontraktor yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan proyek yang datangnya dari BPJN Sultra itu berusaha mencari cara agar bisa memenuhi target keuntungan dan bukan memenuhi target kualitas suatu pekerjaan. Hal ini disampaikan Sekjen Lidik Krimsus, Ramadan pada media ini Sabtu, 2 Desember 2023

Menurut Ramadan, apa yang terbangun dan telah menjadi sebuah sistem di BPJN Sultra terkait paket proyek, diduga sarat dengan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme atau KKN.

“Kalau dari proses lelang dan tender sudah ada bau Nepotisme, artinya siapa dekat kepada siapa yang kemungkinan akan mendapatkan proyek tersebut, sudah pasti sampai pada akhir dari pelaksanaan pekerjaan itu akan terjadi hal-hal yang dapat merugikan negara. Kenapa? Logikanya saja, pasti ada pihak-pihak yang memuluskan untuk mendapatkan proyek itu, dan mereka para oknum itu pasti dapat persenan, sehingga dari atas sampai kebawah seperti itu, maka potensi korupsi sangat bisa terjadi. Si kontraktor yang merasa keuntungan berkurang, akan berfikir juga untuk mengurangi volume pekerjaan yang mengakibatkan penurunan kualitas. Jelas mereka juga punya target keuntungan biar tidak buntung,” Kata Ramadan dengan nada kesal.

Pihak Lidik Krimsus memberi contoh pekerjaan pengaspalan di Kolaka Utara yang menurut hasil investigasi sangat cacat mutu. Jika tidak ada kontrol sosial, maka dipastikan proyek akan tetap seperti itu tanpa tindakan.

“Hal ini akan masuk agenda pelaporan kami ke KPK-RI dan juga permohonan RDP bersama Komisi V DPR-RI pada peringatan Hari Anti Korupsi Dunia mendatang. Pihak Komisi V harus tau hal ini. Ini lebih dari parah,” Tutup Ramadan.

Lidik Krimsus meminta agar kinerja Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional segera di Evaluasi, atau di copot dari jabatannya. Sebab menurut Lidik Krimsus, Ka balai terkesan tidur dan tidak dapat memenej bawahannya dengan baik alias gagal memimpin.

π™π™‰π™šπ™¬π™¨ – π™†π™šπ™£π™™π™–π™§π™ž

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *