Kata Rakyat: “Bubarkan DPR”
UraianNews.id, Opini – Sejati nya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah representasi dari rakyat itu sendiri. Logika sederhana nya adalah, rakyat yang ingin berbicara banyak hal, terkait ragam perjuangan didalam kehidupan, curahan hati berisikan aspirasi itu akan diteruskan dan atau diwakilkan oleh wakilnya para rakyat, yakni orang-orang yang tergabung didalam Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu para anggota dewan. Untuk kemudian, kata demi kata disampaikan, sehingga gaung dari suara rakyat tersebut menjadi lebih terarah dan diharapkan memiliki power yang akhirnya dapat didengarkan.
Harapan rakyat adalah, suara mereka, bisa tersampaikan dengan elegan, didengarkan dan direalisasikan. Sebab menurut rakyat, wakil para rakyat ini tentu adalah orang-orang pandai, cerdas dan berpendidikan. Yang mungkin sejak awal memiliki niat serta visi dan misi yang benar, untuk sungguh-sungguh manjadikan diri seorang wakil dari rakyat. Tentu rakyat yang dimaksud, seluruh masyarakat dari berbagai kalangan. Namun ironis, pada praktek nya dalam realita kehidupan bermasyarakat, hanya 1 dari puluhan wakil rakyat yang benar-benar menjadi representasi dari rakyat.
Kita tau salah satu wewenang DPR RI dalam Pasal 72 UU No. 17/2014 pada huruf, g. Ialah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Sebab itu merupakan tugas dan tanggung jawab mereka.
Yang terjadi belakangan, berbanding terbalik dari apa yang diharapkan oleh rakyat, yang seharusnya menjadi bos dalam alur cerita ini. Kebanyakan dari mereka hanya menyerap, menghimpun, dan menampung. Namun jarang untuk menindaklanjuti. Para anggota dewan semakin memperlihatkan keaslian dari karakter yang sebenarnya pada diri mereka. Yang ternyata selama ini hanya mewakili bos partai masing-masing. Hal ini dapat disaksikan oleh masyarakat luas di berbagai wilayah negeri ini. Salah satu yang sempat viral, terungkap dalam sebuah rapat baru-baru ini. Komisi III DPR bersama Mafud MD, Menkopolhukam, saat membahas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Berbagai komentar bernada kritikan tajam dilontarkan oleh netizen dalam semua tayangan di media. Ramai masyarakat mulai menyerukan untuk membubarkan DPR, sebab dinilai telah keluar dari hakekatnya sebagai wakil dari rakyat.
Politik di negeri ini, sarat akan kepentingan pribadi dan golongan. Para pelakunya lupa akan hakekat mereka yang sebenarnya. Mereka lupa akan suara rakyat yang membawa mereka duduk dengan anggun di kursi empuk anggota dewan. Rakyat ingin suara-suara nya, tersampaikan oleh mereka para wakil rakyat. Namun sayang, kebanyakan dari mereka hanya diam dan menyimak segala penderitaan rakyat di sekeliling nya. Tidak sedikit pula yang malah membuat aturan yang terkesan menambah penderitaan rakyat.
Mungkin rakyat harus bangun dari tidur yang panjang. Harus sadar bahwa wakilnya selama ini tidak menjalankan tugas dengan benar. Jika mereka adalah benar-benar wakil rakyat, maka hampir tidak akan ada lagi masyarakat yang ditindas oleh ketidakadilan. Pasti semua rakyat akan bangga memiliki wakil yang sungguh perhatian pada mereka.
Saya melihat kecenderungan para wakil rakyat, terlihat acuh pada hal-hal yang mendasar, sekalipun hal itu untuk kepentingan rakyat. Kendati mereka telah melihat banyak hal tidak benar menimpa rakyat didepan mata mereka. Banyak cerita dan contoh kasus yang dialami rakyat, tanpa adanya pembelaan dari wakilnya. Paling tidak saya akan tuliskan dengan singkat, dua kasus ketidakadilan yang sempat viral namun tidak ada satu pun wakil rakyat yang mau melihat atau mewakili suara rakyat yang telah lama berteriak ini tanpa perhatian.
Di Kabupaten Kolaka Utara, ada pak Lido, yang dari pengamatan saya, rakyat yang satu ini telah dikriminalisasi. Kasus bawa parang di kebun, ditangani bagai teroris. Sudah lebih dari 110 hari Lido ditahan yang menurut saya ini penanganan kasus yang melanggar Hak Asasi Manusia. Sekalipun terlihat seolah telah ditangani dengan benar. Dugaan saya hal ini terjadi sebab Lido melawan Korporasi dengan bekingan petinggi, Aparat Penegak Hukum. Di Kabupaten Kolaka ada Pak Kamiseng, seorang pensiunan TNI yang juga hak-hak nya di serobot oleh oknum penambang. Saya pun menduga lagi-lagi ada Aparat Penegak Hukum di belakang semua ini. Sudah satu tahun sejak ia melaporkan masalah yang ia alami, tidak satu pun jadi tersangka. Kemana para wakil rakyat ini?. Seharusnya saat rakyat membutuhkan wakil yang bisa bersuara lantang dengan berani, itu lah saat dimana wakil akan tampil membela rakyat dengan segala kemampuan dan kecerdasan serta ilmu yang mereka miliki.
Ibarat kuasa hukum atau pengacara yang mendapat harga dari kerja keras saat membela klien nya. Demikan juga seharusnya wakil rakyat bersikap, sebab mereka telah menerima gaji dari rakyat. Tidak sedikit pengguna jasa pengacara, akhirnya mencabut kuasa atas kuasa hukumnya bila dinilai tidak becus terhadap tugas-tugas nya. Mungkin hal ini juga yang akan dilakukan para rakyat yang merasa jika wakil nya sudah tidak ada guna atau tidak becus lagi melakukan tugas-tugas mereka yang sudah dibayar lunas. Tidak berlebihan jika saya sebagai rakyat akan mengatakan setuju dengan suara rakyat yang ingin para wakilnya diberhentikan saja sebab tidak becus menjadi representasi dari rakyat.
Oleh: Fianus Arung
