LBH Suara Panrita Keadilan Sultra:”Hentikan Kasus PT.WIN di Polres Konsel, Pelapor Tidak Berhak Melapor”

𝙐𝙧𝙖𝙞𝙖𝙣𝙉𝙚𝙬𝙨.𝙞𝙙, 𝙎𝙪𝙡𝙖𝙬𝙚𝙨𝙞 𝙏𝙚𝙣𝙜𝙜𝙖𝙧𝙖 – Kasus antara PT. Wijaya Inti Nusantara (WIN) dan mantan karyawannya yang telah viral di berbagai media sedang dalam pengawasan. Sebelumnya, Pada 22 Juli 2024, Junaedi, SE, HRD PT. Wijaya Inti Nusantara, melaporkan Ibu Agus Mariana (Ibu Ana), mantan karyawan, ke Polres Konawe Selatan atas dugaan penggelapan dan/atau pemalsuan surat.

Kasus ini telah berlangsung di Polres Konawe Selatan sejak 22 Juli 2024, saat ini dalam tahap penyidikan. Seharusnya kasus ini dihentikan karena kurangnya bukti dan unsur terkait penggelapan dan/atau pemalsuan surat kendaraan yang dimaksud.

Berdasarkan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang diajukan pelapor, jelas bahwa pelapor bukanlah pemilik atau perwakilan hukum pemilik sebelumnya. Meskipun demikian, laporan tersebut diterima dan diproses hingga tahap penyidikan.

Terlapor, Agus Mariana, memiliki bukti kepemilikan kendaraan yang sah (STNK dan BPKB) yang diterbitkan pada 27 Mei 2024 oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Jasa Raharja Cabang Sultra, dan Direktur Lalu Lintas Polda Sultra atas nama Kapolda Sultra.

Ibu Ana menyatakan pada Jumat, 29 Mei 2025, “Kendaraan yang diklaim oleh HRD PT. WIN, Junaedi,SE, adalah milik pribadi saya. Itu dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah secara hukum. Sedangkan Junaedi, SE, bukanlah pemilik kendaraan sebelumnya dan sekarang mengklaim kepemilikannya.” tegasnya.

Lanjut ia katakan, ” kejanggalan kasus ini, telah kami laporkan ke Polda Sultra, terkait dugaan kriminalisasi dan ke juga ke Itwasda Polda Sultra, atas dugaan pelanggaran SOP penyelidikan dan penyidikan dalam penangan laporan PT.WIN di Polres Konawe Selatan” ungkap nya.

LBH Suara Panrita Keadilan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang bertindak sebagai kuasa hukum Ibu Agus Mariana, menilai terdapat beberapa kejanggalan dan pelanggaran prosedur dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini. Kejanggalan tersebut antara lain :

– Pelapor, Junaedi, SE, HRD PT. WIN, tidak memiliki legal standing terkait kendaraan tersebut dan wewenang untuk melaporkan tindak pidana penggelapan dan/atau pemalsuan kendaraan yang diklaimnya.
– Pelapor, Junaedi, SE, hanya menyerahkan fotokopi STNK kendaraan sebelumnya sebagai bukti saat membuat laporan, yang dianggap tidak sah secara hukum.
– Pada 16 Agustus 2024, pelapor, Junaedi, SE, mengirimkan somasi kepada Ibu Ana, yang seolah-olah PT. WIN pernah meminta kendaraan tersebut. Namun, bukti menunjukkan hal tersebut tidak pernah terjadi, baik secara lisan maupun tertulis.
– Ibu Agus Mariana (Ana) adalah pemilik sah kendaraan tersebut, dibuktikan dengan dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) yang sah secara hukum. Meskipun demikian, Polres Konawe Selatan tetap melanjutkan penyidikan.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Panrita Keadilan DPD Sulawesi Tenggara, meminta dan mendesak Polres Konawe Selatan untuk menghentikan penyidikan laporan HRD PT. WIN,saudara Junaedi., SE,terhadap mantan karyawan,saudari Agus Mariana (Ibu.Ana), terkait dugaan penggelapan kendaraan,dan atau pemalsuan surat.

Sekretaris LBH Suara Panrita Keadilan DPD Sultra, Rahman Pulani,SH juga menyatakan bahwa Polres Konawe Selatan seharusnya tidak melanjutkan kasus tersebut hingga tahap penyidikan.

“Pelapor tidak memiliki legal standing terkait kendaraan yang dilaporkan dan tidak berwenang mewakili seseorang dalam melaporkan dugaan penggelapan dan/atau pemalsuan,” katanya.

Lagi katanya, “Bahkan seorang pengacara atau kuasa hukum pun akan kekurangan wewenang, mewakili seseorang melaporkan tindak pidana penggelapan,dan atau pemalsuan surat. Namun aneh pada kasus bu Ana, laporan tersebut diproses oleh Polres Konawe Selatan hingga sampai tahap penyidikan, ada apa?,” Kata Rahman.

Kuasa hukum terlapor, meminta Kapolres Konawe Selatan untuk menghentikan kasus ini.  Menurunya, penangan kasus ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Kabupaten Konawe Selatan.

Junaedi selaku pelapor saat dikonfirmasi tidak memberikan tanggapan. Demikian pun Humas Polres Konsel yang tidak memberikan komentar apapun.

𝙐𝙧𝙖𝙞𝙖𝙣𝙉𝙚𝙬𝙨
𝙎𝙤𝙪𝙧𝙘𝙚_𝙇𝘽𝙃 𝙎𝙪𝙖𝙧𝙖 𝙋𝙖𝙣𝙧𝙞𝙩𝙖 𝙆𝙚𝙖𝙙𝙞𝙡𝙖𝙣 𝙎𝙪𝙡𝙩𝙧𝙖