Musyawarah Dusun 1 Desa Anese Dianggap Percuma dan Formalitas Belaka

𝙐𝙧𝙖𝙞𝙖𝙣𝙉𝙚𝙬𝙨.𝙞𝙙, 𝙎𝙪𝙡𝙖𝙬𝙚𝙨𝙞 𝙏𝙚𝙣𝙜𝙜𝙖𝙧𝙖 – Belakangan banyak hal terungkap, bagaimana pemerintah desa Anese menjalankan roda pemerintahan yang dianggap warga banyak keanehan dan dugaan melanggar regulasi.

Beberapa hal telah diinformasikan kepada 𝙐𝙉𝙚𝙬𝙨 yang dipertanyakan warga. Salah satu terkait penetapan APBdes. Sebelum penetapan APBdes ada jenjang yang mestinya dijalankan oleh setiap Kapala Desa, mulai dari musyawarah dusun sampai ke tingkat musyawarah desa sehingga nantinya akan ditetapkan dalam APBdes sebagai program yang selanjutnya dijalankan dalam kegiatan kepala desa kedepan.

Menurut salah satu narasumber yakni masyarakat desa Anese, M Nurlan Ronga yang merupakan warga dusun Satu mengatakan, bahwa musyawarah yang dilakukan sekedar formalitas alias percuma diadakan.

“proses musyawarah dusun kami anggap percuma karena apa yang menjadi usulan kami tak satupun direalisasikan oleh pemerintah desa Anese, karena apa yg menjadi kebutuhan kami tidak realisasikan juga oleh kepala desa yang sekarang, justru terkadang yang dia realisasikan bukan hasil MUSDUS ataupun MUSDES tapi lebih kepada apa yang diinginkan oleh Kepala Desa Anese,” Ungkap Nurlan.
Lanjut ia katakan “yang anehnya lagi setiap melakukan proses Perubahan APBdes hanya dilakukan sendiri oleh kepala desa tanpa mengundang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau tokoh masyarakat dengan alasan tidak ada waktu untuk membahas pengusulan perubahan APBdes, terkadang BPD diundang dalam rapat Perubahan APBdes  tapi itemnya sudah disusun oleh  Kepala desa sendiri  dan terkesan tidak bisa diubah lagi dengan dalil mengikuti petunjuk dari DPMD dan waktu nya mendesak. Semua terkesan dilakukan atas maunya Kades. Kades katakan tidak perlu di mengubah item nya dengan mengatasnamakan petunjuk DPMD.

Menurut Nurlan dan warga lainnya, banyak bantuan untuk rumah ibadah yang turun didesa Anese tapi aneh bagi warga tidak pernah terlihat.

“kami melihat tidak satu pun yang dipergunakan untuk masjid yang ada didesa Anese, kemana Anggaran tersebut?
Dari bantuan salah satu calon Gubernur kurang lebih 30 juta, belum lagi bantuan dari pemerintah daerah kesra kurang lebih 30 juta. Ditambah lagi PAD dari salah satu pabrik sagu yang beraktivitas didesa Anese kurang lebih 1,5 juta perbulan sudah selama 4 tahun pabrik tersebut menyetor di Pemerintah Desa Anese. Yang aneh lagi menurut saya pada saat penerimaan bantuan langsung tunai (BLT) ada celengan mesjid yang ditaruh diatas meja agar setiap penerima BLT seolah wajib menyumbang. Celengan mesjid tersebut menurut warga seolah dipaksa untuk memberikan sumbangan sebab telah menerima BLT. Inikan bukan sukarela lagi,” Tutupnya.

Terkait semua hal tersebut, tim media 𝙐𝙉𝙚𝙬𝙨 mencoba mengkonfirmasi langsung kepala Desa Anese.

“Semua kegiatan DD yg dilaksanakan sudah sesuai prosedur dibuktikan undangan musdus, sampai penetapan APBDes. Terkait bantuan mesjid kita konfirmasi saja sama Bendahara mesjid saudara Sofian, dan penggunaan sumbangan BLT kita tanyakan sama Bendahara Mesjid. Adapun dari pabrik sagu itu bersifat insentif untuk kades, dan untuk penerima BLT di sandera tinggal kita hadirkan saja orang-orang nya, saya tanya langsung,” Katanya.

𝙐𝙉𝙚𝙬𝙨 – 𝙆𝙤𝙠𝙨𝙚𝙡 – 𝙏𝙞𝙢