Oknum Wartawan, Brimob dan TNI Diduga Memeras Warga Pomala, Nama Institusi Tercoreng — Masyarakat Minta Proses Hukum Tegas
𝙐𝙧𝙖𝙞𝙖𝙣𝙣𝙚𝙬𝙨.𝙞𝙙, 𝙎𝙪𝙡𝙖𝙬𝙚𝙨𝙞 𝙏𝙚𝙣𝙜𝙜𝙖𝙧𝙖 – Dugaan pemerasan oleh oknum wartawan dan aparat kembali mencoreng nama baik institusi kepolisian dan TNI, juga dunia Jurnalis. Kejadian ini terjadi di Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, melibatkan lima orang yang berkonspirasi memeras warga dengan modus penertiban penjualan BBM eceran.
Informasi yang diperoleh awak media, para pelaku terdiri dari dua anggota Brimob, dua oknum TNI, dan satu oknum wartawan. Ironisnya, mereka mengaku sebagai utusan Mabes Polri bahkan membawa nama Presiden RI Prabowo Subianto demi menakut-nakuti korban.
Kronologi bermula menjelang magrib, 31 Mei 2025, saat kelima oknum mendatangi rumah warga berinisial RD di Pomala. Dengan dalih penertiban, mereka meminta identitas penjualan BBM dan menuduh korban melanggar aturan. Dua opsi diajukan: ikut ke kantor atau ‘86’ — istilah ‘damai di tempat’ dengan sejumlah uang.
> “Waktu itu saya dimintai Rp150 juta. Saya tawar Rp10 juta, malah ditertawakan. Kata mereka, ‘Perkara kemarin saja selesai Rp150 juta,’” ungkap RD, 20 Juni 2025.
Merasa tertekan, RD mengaku sempat dipaksa tetap di rumah dengan pintu tertutup, lalu terpaksa menyerahkan Rp20 juta tunai. Bukan berhenti di situ, teror berlanjut. Keesokan harinya, RD mentransfer Rp10 juta ke rekening Virgo Essing dan masih terus ditekan untuk menambah pembayaran hingga total Rp50 juta.
Belakangan, korban yang mulai curiga menghubungi salah satu polisi di wilayah Kolaka. Dari penelusuran internal, diketahui para pelaku bukan anggota Mabes Polri. Salah satu oknum bahkan sempat membantah lewat chat WhatsApp, namun tetap menuduh korban menjual BBM ilegal.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena merusak citra kepolisian dan TNI di mata masyarakat kecil. Di Kecamatan Pomala, isu ‘permainan oknum’ sudah sering dikeluhkan warga, namun jarang terungkap terang-benderang.
Masyarakat mendesak Kapolres Kolaka hingga Kapolda Sultra untuk segera turun tangan. Penegakan hukum harus berjalan transparan agar praktik intimidasi berkedok penertiban tidak lagi menghantui rakyat kecil.
> “Kami hanya cari makan jual BBM eceran. Kalau salah, kenapa tidak ditindak sesuai prosedur? Jangan malah diperas!” keluh salah satu warga Pomala.
Lembaga kontrol sosial akan terus memantau perkembangan kasus ini. Publik berharap, nama institusi kepolisian dan TNI serta nama baik wartawan tidak lagi tercoreng hanya karena ulah segelintir oknum yang memanfaatkan seragam demi kepentingan pribadi.
Semetara itu pihak Polda Sultra saat dikonfirmasi belum memberikan tanggapan apapun.
𝙐𝙧𝙖𝙞𝙖𝙣𝙉𝙚𝙬𝙨_𝙆𝙤𝙡𝙖𝙠𝙖
𝙍𝙚𝙥𝙤𝙧𝙩_𝘾𝙞𝙩𝙞𝙯𝙚𝙣 𝙅𝙤𝙪𝙧𝙣𝙖𝙡𝙞𝙨𝙢
𝙒𝙧𝙞𝙩𝙚𝙧_𝙍𝙞𝙨𝙬𝙖𝙣
𝙀𝙙𝙞𝙩𝙤𝙧_𝙎𝙞𝙧𝙖
𝙄𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙨𝙞 𝙍𝙚𝙙𝙖𝙠𝙨𝙞:
𝙏𝙡𝙥. 0821 9604 8905
𝙈𝙞𝙩𝙧𝙖𝙗𝙚𝙧𝙨𝙖𝙢𝙖𝙪𝙧𝙖𝙞𝙖𝙣𝙣𝙚𝙬𝙨@𝙜𝙢𝙖𝙞𝙡.𝙘𝙤𝙢