Sejumlah Proyek BPJN Dilaporkan Lidik krimsus ke Tipidkor Polda Sultra

𝙐𝙧𝙖𝙞𝙖𝙣𝙉𝙚𝙬𝙨.𝙞𝙙, 𝙎𝙪𝙡𝙖𝙬𝙚𝙨𝙞 𝙏𝙚𝙣𝙜𝙜𝙖𝙧𝙖 – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Sulawesi tenggara  (Sultra) Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia (LIDIK KRIMSUS RI) melalui Sekertaris Jenderal, Ramadan resmi  melaporkan sejumlah pengerjaan proyek pengaspalan di Sulawesi Tenggara.

Beberapa proyek tersebut yakni peningkatan jalan lelewawo – porehu dan jalan bangsala – ponggi kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2023. Dugaan korupsi proyek tersebut dilaporkan Lidik Krimsus di Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polda Sulawesi Tenggara. Kata Ramadan, laporan tersebut telah mendapatkan tanda terima pengaduan nomor : STTL/544/XII/2023/

Adapun proyek yang dimaksud merupakan paket inpres yang diantaranya  adalah paket peningkatan jalan lelewawo – porehu – dan jalan bangsala – ponggi Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2023 dengan pagu sebesar Rp. 24.545.610.000,00

Lidik Krimsus RI Sulawesi Tenggara menduga ada ketidaksesuaian anggaran dengan bestek proyek itu, sehingga ada beberapa pekerjaan yang baru saja di aspal sudah terjadi keretakan dini pada permukaan aspal dan mudah terkupas sekalipun menggunakan tangan kosong.

Hasil investigasi saat berada dilokasi, tim Lidik Krimsus mendapati beberapa bagian dari jalan aspal sudah bergelombang.

“Kami menduga ada kecurangan pada pengerjaan proyek pengaspalan ini. Kuat dugaan bahwa proyek yang dikerjakan melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Tenggara, berpotensi merugikan keuangan negara,” Kata Ramadan pada Awak Media, Jumat, 1 Desember 2023

Lembaga Lidik Krimsus RI meminta pada pihak Polda Sulawesi Tenggara untuk segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait serta meminta pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional untuk segera membongkar pekerjaan pengaspalan  yang di duga tidak sesuai bestek tersebut.

“Atas temuan-temuan kami di lapangan, maka kami akan membawa permasalahan ini dalam agenda hari anti Korupsi sedunia di Jakarta untuk melakukan hearing di DPR RI komisi V dan meminta Kementerian PUPR untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Balai dan Pejabat Pembuat Komitmen atas kelalaian dalam fungsi pengawasan,” Tutup Ramadan.

𝙐𝙉𝙚𝙬𝙨 – 𝙆𝙤𝙡𝙪𝙩