Ketika Hukum Dibeli dan Rakyat Dijual: Catatan Kritis Seorang Anak Sultra

Oleh: Fianus Arung

𝙐𝙧𝙖𝙞𝙖𝙣𝙉𝙚𝙬𝙨.𝙞𝙙, 🅞🅟🅘🅝🅘 – Aku lahir dan dibesarkan di tanah yang kaya: Sulawesi Tenggara. Kaya akan tambang, hutan, dan laut — tapi juga, sejak dulu hingga kini, kaya akan ironi. Kekayaan alamnya menyuburkan kerakusan, bukan kesejahteraan. Aku menyaksikannya sejak kecil, lalu membawanya sebagai keresahan ketika merantau ke Jakarta.

Pada tahun 2001 aku merantau ke Jakarta, dan sekitar tahun 2007, pertama kalinya aku menginjakkan kaki di kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), walaupun belum bergabung kala itu karena satu dan lain hal. Saat itu, aku hanya pekerja di rumah produksi, yang membuat film edukasi. tapi dengan semangat yang menggebu ingin menjadi jurnalis profesional. Aku bukan semata ingin mengejar profesi, tapi ingin menjadi saksi, bahkan jika perlu, juru bicara bagi mereka yang selama ini suaranya ditelan sistem: warga kecil yang ditindas oleh kuasa hukum yang korup.

Hukum dalam Cengkraman Mafia: Investigasi Sosial yang Tak Pernah Selesai

Setelah kembali ke kampung halaman, aku melihat bahwa luka-luka sosial yang kupikir sudah membaik ternyata makin bernanah. Hukum yang seharusnya melindungi rakyat, justru dikomodifikasi oleh para oknum yang bermain sebagai mafia hukum. Mereka menyatu dalam jaring-jaring kekuasaan dan birokrasi, menjadi alat untuk memperkuat ketidakadilan.

Tak sedikit masyarakat datang mengadu: dipaksa mengaku, ditetapkan sebagai tersangka tanpa dasar, bahkan dipenjara karena melawan perusak lingkungan yang dibeking aparat. Banyak yang akhirnya menyerah karena mereka sadar: berperkara dengan mafia hukum seperti memegang api, tanpa sarung tangan kekuasaan.

Ilmu Pengetahuan Bicara: Hukum Itu Ilmu Sosial, Bukan Alat Kuasa

Dalam teori sosiologi hukum, seperti dijelaskan oleh Eugen Ehrlich, hukum yang hidup (living law) adalah hukum yang berkembang dalam masyarakat, bukan semata-mata hukum yang tertulis dalam kitab undang-undang. Sayangnya, di negeri ini, hukum yang tertulis pun seringkali hanya berlaku pada kertas, tidak di lapangan.

Contoh nyata bisa kita lihat pada penegakan hukum di sektor pertambangan. Banyak perusahaan tambang ilegal yang tetap beroperasi bebas karena memiliki ‘kedekatan’. Padahal, dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, setiap aktivitas penambangan harus dilengkapi IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) yang sah. Tanpa itu, semua kegiatan adalah ilegal dan seharusnya ditindak tegas.

Tapi nyatanya, hukum bisa berubah wajah tergantung siapa yang menghadapinya.

Undang-Undang Diperdagangkan, Rakyat Diperalat

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan”. Namun, bagaimana mungkin masyarakat percaya pada keadilan jika hukum bisa diperjualbelikan seperti barang di pasar gelap?

Aku dan rekan-rekan mendirikan PEKA (Pemerhati Kalangan Bawah) bukan sekadar sebagai wadah advokasi, tapi sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang sudah terlalu lama dimonopoli oleh para pemangku kepentingan yang bermental preman. PEKA hadir sebagai ruang perlawanan sipil — bukan dengan kekerasan, tapi dengan pendampingan hukum, edukasi, dan keberanian berbicara.

Kami tidak dibayar, tidak punya kekuatan senjata, tapi kami punya satu hal: hati yang masih peduli pada mereka yang terluka oleh sistem.

Kami Melawan karena Kami Peduli

Sebagian orang mungkin berkata, “Untuk apa melawan? Sudah biasa hukum dikuasai yang kuat.” Tapi kami menolak untuk terbiasa. Karena kalau kita diam, maka ketidakadilan akan menjadi budaya.

Kami telah dampingi pemilil lahan yang dituduh mencuri tanah sendiri, aktivis lingkungan yang dijebak kasus, warga yang mengadu identitasnya dipakai orang tanpa persetujuan namun oknum polisi berkata “tidak ada unsur pidana.” Semua itu nyata, dan semua itu adalah bentuk pembusukan sistemik.

Penutup: Suatu Hari, Hukum Akan Diadili

Saya percaya, suatu saat hukum akan kembali ke marwahnya. Tapi itu tak akan terjadi kalau kita semua diam. Sebab, keadilan tidak datang dengan sendirinya — ia diperjuangkan.

Selama bangsa ini masih punya ruang gelap tempat hukum dibarter dengan amplop dan jabatan, maka selama itu pula PEKA akan berdiri. Dan saya, Fianus Arung, tidak akan berhenti melawan — bukan karena saya kuat, tapi karena masyarakat yang saya temui terlalu lemah untuk dibiarkan berjuang sendiri.

> Benar harus benar, salah tetap salah — tak peduli siapa yang berdiri di baliknya.

Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat yang merasa terjajah di negara yang telah merdeka, negara kita Indonesia. Mari bergabung bersama PEKA!

Gabung Gratis!
Syarat: Bersedia dengan sukarela saling dukung sesama warga.

𝙐𝙧𝙖𝙞𝙖𝙣𝙉𝙚𝙬𝙨_🅞🅟🅘🅝🅘
𝙋𝙚𝙣𝙪𝙡𝙞𝙨: 𝙁𝙞𝙖𝙣𝙪𝙨 𝘼𝙧𝙪𝙣𝙜, 𝙆𝙚𝙩𝙪𝙖 𝙋𝙀𝙆𝘼, 𝙆𝙚𝙩𝙪𝙖 𝘼𝙨𝙤𝙨𝙞𝙖𝙨𝙞 𝙒𝙖𝙧𝙩𝙖𝙬𝙖𝙣 𝙄𝙣𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙨𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 (𝘼𝙨𝙬𝙞𝙣)

𝙄𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙨𝙞 𝙍𝙚𝙙𝙖𝙠𝙨𝙞:
𝙏𝙡𝙥. 0821 9604 8905
𝙈𝙞𝙩𝙧𝙖 𝙗𝙚𝙧𝙨𝙖𝙢𝙖𝙪𝙧𝙖𝙞𝙖𝙣𝙉𝙚𝙬𝙨@𝙜𝙢𝙖𝙞𝙡.𝙘𝙤𝙢