PEKA Soroti Penghentian Penyelidikan Kasus Pencatutan Data: “Bagaimana Rakyat Pecaya, jika Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas”

𝙐𝙧𝙖𝙞𝙖𝙣𝙉𝙚𝙬𝙨.𝙞𝙙, 𝙎𝙪𝙡𝙖𝙬𝙚𝙨𝙞 𝙏𝙚𝙣𝙜𝙜𝙖𝙧𝙖 – Keputusan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara untuk menghentikan penyelidikan laporan dugaan pencatutan data pribadi milik Nurlan, mantan sopir PT Wijaya Inti Nusantara (WIN), menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk organisasi PEKA (Pemerhati Kalangan Bawah).

Dalam surat ketetapan bernomor Sk. Lidik/1428.a/XII/2023/Dit Reskrimum, Polda Sultra kala itu menyatakan bahwa tidak ditemukan unsur tindak pidana dalam perkara penggunaan identitas orang lain untuk membuka rekening bank. Padahal, menurut pelapor, rekening tersebut digunakan untuk transaksi miliaran rupiah tanpa sepengetahuannya.

Fianus Arung, Ketua PEKA, menilai keputusan tersebut sangat mencederai rasa keadilan. “Ini bukan pertama kali. Saya sudah beberapa kali mendampingi korban pencari keadilan di Polda Sultra, dan penanganannya terasa tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Kalau pelakunya orang kuat atau punya uang, hukum mendadak jadi buta dan tuli,” tegas Fianus.

Ia membandingkan dengan penanganan kasus serupa di Jakarta. Pada 2024, Direktorat Siber Polda Metro Jaya berhasil mengungkap praktik pembukaan rekening bank dengan menggunakan identitas orang lain tanpa izin, yang melibatkan bantuan teknologi AI. Dua orang tersangka (PM dan MR) bahkan sudah dijebloskan ke penjara.

“Apa bedanya dengan kasus di Sultra? Ini jelas penggunaan data pribadi tanpa izin. Bedanya, yang satu ditindak karena terjadi di pusat kekuasaan, sementara yang di sini dihentikan karena mungkin pelakunya punya koneksi atau kekuatan uang,” lanjut Fianus.

Menurutnya, kasus seperti ini menandakan lemahnya komitmen aparat di daerah terhadap perlindungan hak warga sipil. Ia menyebut nama dua terlapor, bendahara dan istri bos PT WIN, , yang menurut dokumen penyelidikan menggunakan identitas Nurlan untuk membuka rekening, namun tak satupun dijadikan tersangka.

Fianus menegaskan bahwa PEKA akan mendampingi pelapor untuk membawa kasus ini ke Mabes Polri dan Komnas HAM, serta membuka peluang advokasi hukum hingga ke tingkat nasional.

“Kalau kasus ini dibiarkan, maka akan ada banyak Nurlan lainnya. Mereka yang tidak punya kuasa, data pribadinya akan terus dijadikan alat oleh orang-orang yang tahu cara bermain di balik hukum. Jika tidak punya uang sebagai penggerak, matilah rakyat kecil,” pungkasnya.

Kasus ini kini menjadi perhatian luas di Sulawesi Tenggara, terutama di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi dan akuntabilitas aparat penegak hukum.

“Semoga semua pihak terkait segera memberikan perhatian serius terhadap kasus ini untuk kembali membuka lembaran catatan busuk penanganan kasus oleh oknum kepolisian Polda Sultra.” Tutup Fianus Ketua Peka yang juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Sultra, Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN)

𝙐𝙧𝙖𝙞𝙖𝙣𝙉𝙚𝙬𝙨_𝙆𝙤𝙩𝙖 𝙆𝙚𝙣𝙙𝙖𝙧𝙞
𝙍𝙚𝙥𝙤𝙧𝙩_𝙍𝙞𝙙𝙬𝙖𝙣

𝙄𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙨𝙞 𝙍𝙚𝙙𝙖𝙠𝙨𝙞:
𝙏𝙡𝙥. 0821 9604 8905
𝙈𝙞𝙩𝙧𝙖𝙗𝙚𝙧𝙨𝙖𝙢𝙖𝙪𝙧𝙖𝙞𝙖𝙣𝙣𝙚𝙬𝙨@𝙜𝙢𝙖𝙞𝙡.𝙘𝙤𝙢