PT Dharma Bumi Kolaka Bantah Tuduhan “Dokumen Terbang”, Tegaskan Operasional Sesuai Izin

𝙐𝙧𝙖𝙞𝙖𝙣𝙣𝙚𝙬𝙨.𝙞𝙙, 𝙎𝙪𝙡𝙖𝙬𝙚𝙨𝙞 𝙏𝙚𝙣𝙜𝙜𝙖𝙧𝙖 – PT Dharma Bumi Kolaka (DBK) akhirnya angkat bicara menanggapi tudingan keras dari Aliansi Pencari Fakta (APENTA) yang menyebut perusahaan tersebut terlibat dalam praktik “dokumen terbang” atau pengalihan kuota tambang secara ilegal.

Melalui siaran pers yang diterima redaksi, manajemen PT DBK menepis seluruh tuduhan yang dinilai tidak berdasar dan berpotensi merusak reputasi perusahaan yang selama ini beroperasi sesuai koridor hukum.

> “Kami menegaskan bahwa seluruh aktivitas operasional dan distribusi ore nikel yang dilakukan oleh PT Dharma Bumi Kolaka telah sesuai dengan IUP Operasi Produksi yang berlaku serta ketentuan perundang-undangan yang mengatur tata niaga mineral,” tegas perwakilan manajemen PT DBK, Kamis (7/8/2025).

Bantah Tidak Produksi Tapi Gunakan Kuota

Tuduhan utama dari APENTA sebelumnya menyebut bahwa PT DBK tetap melakukan pengiriman ore nikel meski tidak ada aktivitas produksi fisik di lokasi tambang. Hal ini dinilai mencurigakan dan mengindikasikan adanya praktik penggunaan “dokumen terbang” untuk memfasilitasi pihak lain mengalirkan material tambang secara ilegal.

Namun PT DBK memberikan klarifikasi bahwa aktivitas produksi memang sempat dihentikan sementara karena faktor teknis di lapangan, namun pencatatan volume produksi yang digunakan masih dalam rentang kuota tersisa dari periode sebelumnya yang sah menurut catatan sistem MODI ESDM.

> “Tidak benar jika disebut tidak ada produksi sama sekali. Kami memiliki stok material hasil kegiatan sebelumnya yang masih tercatat dan sah digunakan dalam proses pengapalan. Semua dokumen penjualan dan pengangkutan telah diverifikasi oleh instansi teknis, termasuk surveyor resmi,” lanjutnya.

Minta Semua Pihak Menahan Diri

Manajemen juga menyayangkan tudingan yang disampaikan ke ruang publik tanpa melalui klarifikasi resmi, yang justru memperkeruh iklim investasi dan memperburuk hubungan antara pelaku industri dan masyarakat sipil.

PT DBK pun menyatakan terbuka terhadap proses audit atau penelusuran oleh pihak berwenang, termasuk Kementerian ESDM, Inspektorat Tambang, dan PPNS terkait, guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai peraturan.

> “Kami menghormati fungsi kontrol masyarakat, namun mari bersama-sama menjaga akurasi informasi dan menjunjung asas praduga tak bersalah. Jika ada pihak yang ingin mengklarifikasi secara langsung, kami siap membuka diri,” tutup pernyataan itu.

Redaksi menghubungi pihak APENTA untuk memberikan tanggapan lanjutan atas bantahan dari PT Dharma Bumi Kolaka. Sampai berita ini diturunkan, belum ada jawaban resmi.
Jika ada pihak yang ingin mengajukan klarifikasi atau menyampaikan informasi tambahan, silakan hubungi redaksi kami.

𝙐𝙧𝙖𝙞𝙖𝙣𝙉𝙚𝙬𝙨_𝙆𝙤𝙩𝙖 𝙆𝙚𝙣𝙙𝙖𝙧𝙞
𝙍𝙚𝙥𝙤𝙧𝙩_𝘾𝙞𝙩𝙞𝙯𝙚𝙣 𝙅𝙤𝙪𝙧𝙣𝙖𝙡𝙞𝙨𝙢
𝙒𝙧𝙞𝙩𝙚𝙧_𝙍𝙞𝙨𝙬𝙖𝙣
𝙀𝙙𝙞𝙩𝙤𝙧_𝙎𝙞𝙧𝙖

𝙄𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙨𝙞 𝙍𝙚𝙙𝙖𝙠𝙨𝙞:
𝙏𝙡𝙥. 0821 9604 8905
𝙈𝙞𝙩𝙧𝙖𝙗𝙚𝙧𝙨𝙖𝙢𝙖𝙪𝙧𝙖𝙞𝙖𝙣𝙣𝙚𝙬𝙨@𝙜𝙢𝙖𝙞𝙡.𝙘𝙤𝙢